Presiden Prabowo Subianto merespons langsung aspirasi buruh tentang beban pajak penghasilan yang mengemuka dalam peringatan May Day 2025 di Lapangan Silang Monas. Kepala Negara menegaskan isu perpajakan pekerja akan menjadi agenda prioritas Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang segera dibentuk pemerintah.
“Keluhan saudara-saudara buruh tentang pajak yang memberatkan akan kami bahas secara serius melalui dewan ini,” tegas Presiden di hadapan ribuan buruh. Lembaga baru yang akan beranggotakan tokoh buruh se-Indonesia ini dirancang sebagai saluran komunikasi langsung antara pekerja dengan kepemimpinan nasional.
Dalam pidatonya, Prabowo menjelaskan mekanisme kerja dewan: “Para pemimpin buruh terpilih akan menyampaikan masukan kebijakan langsung ke meja saya, termasuk solusi atas masalah pajak yang selama ini mengganjal.” Inisiatif ini merupakan bagian dari komitmen pemerintahan baru untuk memperkuat perlindungan hak pekerja.
Analis ketenagakerjaan menilai pembentukan dewan ini sebagai terobosan setelah bertahun-tahun minimnya representasi buruh dalam pengambilan kebijakan. “Ini langkah progresif, tapi perlu dilihat implementasinya apakah benar-benar bisa menurunkan tarif pajak pekerja atau memberikan insentif lain,” komentar pakar dari Universitas Indonesia.
Presiden menutup pernyataannya dengan janji konkret: “Dalam 100 hari kerja, dewan ini sudah harus aktif dan mulai membahas draft revisi peraturan perpajakan untuk pekerja.” Pernyataan ini disambut tepuk tangan riuh peserta May Day yang membawa spanduk tuntutan revisi UU Perpajakan.
